Hukum Islam dan Environmental Constitutionalism di Indonesia: Merekonstruksi Kewajiban Konstitusional Negara Dalam Perlindungan Lingkungan

Islamic Law and Environmental Constitutionalism in Indonesia: Reconstructing the State’s Constitutional Obligations for Environmental Protection

Abstract

Krisis lingkungan hidup di Indonesia tidak lagi semata-mata merupakan persoalan pengelolaan sumber daya alam dan penegakan hukum, tetapi juga persoalan konstitusional yang berkaitan dengan hak atas lingkungan, kewajiban negara, keadilan ekologis, dan keberlanjutan antargenerasi. UUD NRI 1945 melalui Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 memberikan dasar konstitusional bagi perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kemakmuran rakyat. Pada saat yang sama, hukum Islam memiliki prinsip khalīfah, amānah, mīzān, larangan fasād, maṣlaḥah, dan maqāṣid al-syarī‘ah yang relevan dengan tanggung jawab ekologis. Namun, hubungan prinsip-prinsip tersebut dengan kewajiban konstitusional negara dalam kerangka environmental constitutionalism di Indonesia belum banyak dikaji. Penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi prinsip hukum Islam terhadap rekonstruksi kewajiban konstitusional negara dalam perlindungan lingkungan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip hukum Islam dapat berfungsi sebagai sumber normatif dan interpretatif untuk memperkuat pemaknaan hak atas lingkungan dan kewajiban negara. Artikel ini menawarkan konsep Islamic Environmental Constitutionalism sebagai kerangka interpretatif yang menghubungkan hukum Islam, hak lingkungan, tanggung jawab negara, keadilan ekologis, dan keadilan antargenerasi.