KEKUATAN PEMBUKTIAN PERJANJIAN ELEKTRONIK DALAM SENGKETA UTANG PIUTANG DI ERA DIGITALISASI

Authors

  • fajrul mumtaz UIN Salatiga

DOI:

https://doi.org/10.53491/hunila.v4i1.1873

Keywords:

Electronic Agreement, Evidence, Debt Dispute, Civil Law, Digitalization

Abstract

The advancement of information technology has significantly transformed contractual practices, including debt agreements, from conventional formats into digital forms. This study aims to analyze the evidentiary strength of electronic agreements in debt-related civil disputes under Indonesian private law. Using a normative juridical approach, this research examines relevant statutory regulations such as the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law) as amended by Law Number 19 of 2016, and Government Regulation Number 71 of 2019 on Electronic Systems and Transactions. Selected court decisions are also reviewed, including Decision No. 38/Pdt.G.S/2023/PN.Jkt.Sel, which accepted a WhatsApp agreement as valid evidence. The findings indicate that electronic contracts possess equal legal force to written agreements, provided they meet the essential validity requirements and adhere to the principle of non-repudiation. However, key challenges persist in proving the authenticity of the parties' identities and the integrity of the electronic systems employed. This research contributes to strengthening the normative discourse on the need for adaptive reform in evidentiary law to accommodate the growing digitalization of civil legal relations.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Agastya, K. R. (2025). Analisis Pembuktian Sengketa Perdata Digital. Semarang Law Review, 7(1), 51.

Alfandi, R. (2025). Analisis Yuridis terhadap Validitas dan Kekuatan Hukum Perjanjian Elektronik di Indonesia (Skripsi, Universitas Wiraraja). https://repository.wiraraja.ac.id/5041

Al-Nafi, M. T. (2024). Keabsahan Perjanjian Jual Beli Elektronik dan Perlindungan Hukum akibat Wanprestasi. ResearchGate.

Andini, M. (2023). Pentingnya Ahli Digital Forensik dalam Sengketa Elektronik. Jurnal Hukum Niaga, 1(1), 27.

Darmayanti, E., & Ginting, E. (2025). Analisis Hukum Kontrak Elektronik Ditinjau dari KUH Perdata. Warta Dharmawangsa, 6(1), 1–12.

Fakhriah, E. L. (2023). Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata. Jakarta: Google Books.

Harahap, M. Y. (2004). Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.

Hadrian, Y., & Wangsalegawa, P. (2024). Kajian Kontrak Elektronik di Indonesia. Jurnal Hukum Digital, 6(1), 34.

Hadrian, E., & Wangsalegawa, T. (2024). Kekuatan Hukum Perjanjian Elektronik dalam Transaksi Hutang Piutang di Indonesia (Skripsi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya).

Jocylina, M., & Sawitri, D. A. D. (2025). Pertanggungjawaban Wanprestasi dalam Sistem Pre-Order E-Commerce. Jurnal Media Akademik, 1(1), 7–9.

Kakisina, P. H., et al. (2023). Keabsahan Pembuktian Kontrak Elektronik. Lex Administratum, 1(1), 39.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1866.

Kominfo RI. (2023). Daftar Resmi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE). https://pse.kominfo.go.id

Kominfo. (2024). Statistik Transaksi Digital dan Permasalahan Pembuktian. https://kominfo.go.id

Lestari, A. (2023). Sengketa Konsumen dalam Platform Pesan Instan. Jurnal Hukum UGM, 8(2), 39.

Maryani, R. (2025). Pembuktian Digital dalam Sengketa Perdata. Jurnal Hukum TI, 1(1), 21.

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.

Natijah, K. (2025). Kekuatan Smart Contract sebagai Alat Bukti Elektronik di Pengadilan (Skripsi, Universitas Andalas). http://scholar.unand.ac.id/508094

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6400.

Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 472/Pdt.G/2021/PN.Bdg tentang Sengketa Kontrak Elektronik.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pdt.G.S/2023/PN.Jkt.Sel tentang Sengketa Perjanjian Elektronik.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 766/Pdt.G/2022/PN.Sby tentang Wanprestasi dalam Transaksi Elektronik.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 122/Pdt.G/2022/PN.Tjk tentang Sengketa Pembuktian Digital.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 231/Pdt.G/2023/PN.Yyk tentang Transaksi Elektronik.

Putri, E. O. W. (2024). Transformasi Kontrak Digital Berbasis Cloud (Skripsi, UNISSULA). http://repository.unissula.ac.id/35453/

Pransisto, J. (2023). Legalitas Hak Tanggungan Elektronik. Jurnal Litigasi Amsir, 5(2), 29.

Raharjo, B. (2023). Kendala Pembuktian Digital dalam Perkara Perdata. Jurnal Hukum Peradilan, 1(1), 44.

Saputran, D., & Wardan, W. (2025). Kekuatan Pembuktian Kontrak Elektronik dalam Perspektif Hukum Perdata. Jurnal Kajian Hukum, 2(1), 4–5.

Ramadhani, D. (2023). Kekuatan Hukum Akta Elektronik (Skripsi, Universitas Islam Indonesia).

Sianturi, S. H. (2025). Perlindungan Konsumen Digital (Skripsi, UHN).

Soekanto, S. (2007). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Sterisa, R. R. N. (2025). Kekuatan Hukum Tanda Tangan Elektronik (Skripsi, UNISSULA).

Sterisa, R. R. N. (2025). Tanda Tangan Elektronik pada Akta Notaris (Skripsi, UNISSULA). http://repository.unissula.ac.id/39939/

Subekti, R. (2005). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.

Tambunan, F. M. (2023). Batasan Yuridis Bukti Elektronik. Jurnal Rechtstaat, 1(1), 49.

Tambunan, F. M., & Triana, Y. (2025). Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik. Lancang Kuning Law Journal, 6(1), 44.

Ujianti, S. (2025). Transformasi Kontrak dan Validitasnya di Era Digital. Jurnal Hukum Bisnis, 8(2), 55.

UNCITRAL. (1996). Model Law on Electronic Commerce. United Nations.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5889.

Valentinesia, A. (2024). Strategi Hukum Digitalisasi Kontrak dan Pembuktian. Jurnal Hukum TI, 1(1), 66.

Wahyuni, D. (2023). Perlunya Reformasi Sistem Pembuktian Perdata Digital. Jurnal Hukum Perdata Digital, 1(1), 37.

Wayan, D. K. (2020). Rekonstruksi Pembuktian Digital di Kepailitan (Tesis, Universitas Jayabaya).

Wibowo, A. M., et al. (2024). Perkembangan Hukum Keperdataan di Era Digital. ResearchGate.

Wirma, F. A. (2025). Tinjauan Hukum Perjanjian Jual Beli melalui E–Commerce Berdasarkan UU ITE (Skripsi, UIN Suska).

Yulianti, S. (2023). Tantangan Pembuktian dalam Transaksi Elektronik. Jurnal Lex Digitalia, 1(1), 52.

Yunus, M. (2022). Permasalahan Pembuktian Digital Tanpa Metadata. Jurnal Lex Administratum, 1(1), 38.

Downloads

Published

2025-12-11

How to Cite

mumtaz, fajrul. (2025). KEKUATAN PEMBUKTIAN PERJANJIAN ELEKTRONIK DALAM SENGKETA UTANG PIUTANG DI ERA DIGITALISASI. HUNILA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Integrasi Peradilan, 4(1), 14-28. https://doi.org/10.53491/hunila.v4i1.1873